SALAKAN, klikbanggai.com – Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tunggaling, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, Noriance H. Agus, mengaku mendapat teror dari Ketua Yayasan Pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wilayah Peling Tengah. Hal itu terjadi setelah dirinya memposting perbandingan menu MBG di Peling Tengah dengan menu MBG di daerah lain melalui akun Facebook pribadinya.
“Apakah ada yang salah dengan postingan saya, apakah ada hal yang diada-ada?” ungkap Noriance saat dikonfirmasi klikbanggai.com, Senin (01/09/2025).
Noriance mengaku, setelah postingannya beredar, dirinya berulang kali ditelepon oleh seseorang bernama Andreas yang disebut sebagai Ketua Yayasan Pengelola Program MBG. Kondisi itu membuat dirinya merasa diteror hingga ketakutan.
“Ini Ketua Yayasan menelpon saya terus, saya merasa diteror,” ucapnya.
Dalam voice note WhatsApp yang diterima Noriance, Andreas dengan nada keras memperingatkan agar dirinya tidak sembarangan memposting di media sosial.
“Anda jangan sembarangan bermain medsos. Masyarakat punya hak, tetapi kami dari Yayasan juga punya hak. Nanti saya cari Ibu dengan membawa pihak terkait. Kalau tidak paham jangan sembarangan posting di sosmed, jangan sok pintar, jangan sok jago. Kalau mau posting di Facebook, konfirmasi dulu ke pihak Yayasan, jangan langsung membanding-bandingkan. Nanti kita ketemu,” ujar seseorang yang mengaku bernama Andreas dalam voice note tersebut.
Tak hanya itu, dalam rekaman lainnya, Andreas menegaskan agar persoalan tersebut sekalipun dilaporkan ke Bupati, namun dirinya tetap menuding Noriance telah melanggar.
“Silakan laporkan ke Bupati. Karena anda tidak mengkonfirmasi ke pihak SPPG atau Yayasan. Anda punya hak sebagai masyarakat, kami juga punya hak. Urusan ini belum selesai, karena ini perintah langsung dari Pak Prabowo bahwa tidak bisa memposting tanpa konfirmasi. Kau kapasitasmu apa? Kalau hanya BPD, diam saja di situ jangan keluar desa. Nanti kita ketemu, dan bila perlu saya akan suruh jemput Ibu,” tegas Andreas.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan publik, benarkah seorang warga yang juga pejabat desa tidak boleh menyuarakan pandangan di media sosial hanya karena menyangkut program pemerintah? Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Yayasan terkait dugaan teror dan ancaman tersebut.
**MSG
