SALAKAN – Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan atau LSM JPKP Banggai Kepulauan menilai Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai Laut dibawah pimpinan Kajari DR Reinhard Tololiu, SH., MH., tebang pilih dalam mengusut kasus dugaan korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran (TA) 2019 di Kabupaten Banggai Kepulauan.
Ketua DPD LSM JPKP Bangkep, Rano Lamahung meminta pihak Kejari Banggai Laut memeriksa dan menetapkan tersangka oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BOS Afirmasi TA 2019 dimana proses pelaksanaan kegiatan penyalurannya ternyata di tahun 2021.
“Jangan tebang pilih, karena selain oknum penyedia yang sudah ditahan, seharusnya penanggungjawab utama kegiatan dalam hal ini PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangkep saat itu juga diperiksa dan dijadikan tersangka,” kata Rano kepada klikbanggai.com, Kamis (07/11/2024)
“Berarti PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harusnya diperiksa dong, ada kesalahan juga atau tidak? Ada mekanisme yang salah tidak? Ada korupsi tidak di sana? Setelah itu baru tetapkan sebagai tersangka,” ucap Ketua DPD LSM JPKP Bangkep.
Seperti diketahui, BOS Afirmasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TA. 2019, tapi penyalurannya dilakukan pada tahun 2021, dimana Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saat itu adalah DR Ariyono Orab, S.Pd., S.Sos., MM.
Saat ini, Ariyono Orab adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bangkep yang juga merangkap sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkep sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Pj Bupati Bangkep, Ihsan Basir, SH., L.LM.
Lebih lanjut, Rano Lamahung mengatakan penting agar PPK Bos Afirmasi yang juga adalah Kepala Dinas Pendididikan saat itu yakni Ariyono Orab juga ikut diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka agar tidak menimbulkan pertanyaan bagi publik.
**emde.
