PALU, klikbanggai.com — Hari Pers Sedunia yang diperingati 3 Mei 2025, diwarnai dengan aksi pembungkaman pers dan kriminalisasi terhadap profesi jurnalis oleh oknum pejabar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari Sulawesi Tengah.
Kasus kriminalisasi terhadap jurnalis Hendly Mangkali dari Beritamorut.id menuai kecaman luas dari berbagai organisasi pers di Sulawesi Tengah. Hendly dilaporkan ke Polda Sulteng oleh anggota DPD RI, Febrianti Hongkiriwang, yang juga merupakan istri Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, usai memuat berita dugaan perselingkuhan oknum pejabat di Morowali Utara.
Mirisnya, laporan itu menggunakan UU ITE pasal pencemaran nama baik, hanya karena Hendly membagikan link beritanya di akun media sosial pribadi.
Ketua AMSI Sulteng, Mohammad Iqbal, menyebut tindakan ini sebagai bentuk pembungkaman terhadap kerja jurnalistik.
“Apa yang dilakukan Hendly adalah kerja pers yang dijamin UU Pers. Mengkriminalisasi jurnalis dengan UU ITE karena membagikan karya jurnalistiknya di media sosial adalah kemunduran serius bagi demokrasi,” tegas Iqbal, Sabtu (03/05/2025).
Senada, Ketua JMSI Sulteng, Murthalib, mengecam keras laporan ini, karena dianggap membungkam kebenaran informasi yang disampaikan terhadap publik.
“Kalau jurnalis dikriminalisasi hanya karena memberitakan hal yang publik perlu tahu, maka siapa lagi yang akan berani menyuarakan kebenaran? Ini bukan hanya soal Hendly, tapi soal keselamatan pers di daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris SMSI Sulteng, Andi Attas Abdullah, mendesak aparat penegak hukum untuk menghormati UU Pers.
“Pers memiliki mekanisme penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers, bukan jalur pidana. Kami minta polisi menghentikan proses ini dan mengembalikan pada koridor yang benar,” kata Andi Attas.
Ketiga organisasi pers tersebut menyerukan kepada seluruh insan pers untuk bersolidaritas mendukung Hendly Mangkali dan mendesak Dewan Pers untuk segera turun tangan menangani kasus ini. Mereka juga meminta aparat penegak hukum untuk bijak dan tidak mudah membawa kerja jurnalistik ke ranah pidana yang justru mengancam kebebasan pers.
Tanda Tangan:
AMSI Sulteng – Mohammad Iqbal
JMSI Sulteng – Murthalib
SMSI Sulteng – Andi Attas Abdullah
**Rilis Pers./Redaksi
