SALAKAN, klikbanggai.com – Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Banggai Kepulauan pada 3 November 2026, delapan program unggulan Bangkep Berkah yang menjadi janji politik Bupati Rusli Moidady dan Wakil Bupati Serfi Kambey kembali menjadi sorotan.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan, publik mulai menanti pembuktian atas sederet komitmen pembangunan. Mulai dari bantuan usaha Rp10 juta per keluarga, pendidikan gratis, pelayanan kesehatan, peningkatan infrastruktur, hingga internet gratis di seluruh desa.
Pertanyaannya, sejauh mana delapan program tersebut telah direalisasikan dan benar-benar dirasakan masyarakat?
Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Rusli–Serfi mengusung Bangkep Berkah sebagai arah pembangunan daerah. Namun, setelah sekitar 20 bulan pemerintahan berjalan, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari peluncuran kebijakan, rapat koordinasi, maupun kegiatan seremonial.
Realisasi anggaran, jumlah penerima manfaat, dan pemerataan pembangunan menjadi ukuran penting untuk membedakan antara janji politik dan capaian pemerintahan.
Kemiskinan Turun, Tetapi Berapa Kontribusi Delapan Berkah?
Sejumlah indikator pembangunan Banggai Kepulauan menunjukkan perkembangan positif.
Berdasarkan data statistik, tingkat kemiskinan turun dari 12,32 persen pada 2024 menjadi 11,49 persen pada 2025, atau berkurang 0,83 poin persentase.
Dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025, pemerintah daerah juga melaporkan pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,03 persen menjadi 4,23 persen.
Capaian tersebut patut diapresiasi. Namun, penurunan kemiskinan tidak serta-merta membuktikan keberhasilan seluruh program Bangkep Berkah.
Pasalnya, indikator kesejahteraan dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah pusat, kondisi perekonomian, dan program pembangunan yang telah berjalan sebelumnya.
Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan seberapa besar kontribusi program unggulannya terhadap perubahan kondisi ekonomi masyarakat.
Terutama Berkah Sejahtera yang memuat janji bantuan usaha Rp10 juta per keluarga, bantuan perumahan bagi petani dan nelayan, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi penduduk miskin, serta santunan kematian Rp5 juta.
Publik membutuhkan data konkret: berapa keluarga yang telah menerima bantuan, berapa anggaran tersalurkan, serta bagaimana dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan.
APBD 2026 Berubah, Belanja Modal Justru Turun.
Persoalan anggaran menjadi catatan penting dalam mengukur kemampuan pemerintah merealisasikan delapan program unggulan.
Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 yang disampaikan kepada DPRD pada 15 September 2026, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi Rp838,77 miliar.
Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru diproyeksikan turun dari Rp66,08 miliar menjadi Rp61,19 miliar.
Di sisi belanja, alokasi belanja modal diusulkan menyusut dari Rp29,71 miliar menjadi Rp27,64 miliar. Sebaliknya, belanja operasi direncanakan meningkat sekitar Rp8,73 miliar menjadi Rp675,91 miliar.
Angka tersebut masih merupakan rancangan perubahan, bukan realisasi akhir APBD.
Meski demikian, arah penyesuaian anggaran ini layak dicermati, terutama ketika pemerintah menjanjikan pemerataan pembangunan jalan, air bersih, listrik, serta sarana pelabuhan melalui Berkah Infrastruktur.
Penurunan belanja modal memang tidak otomatis menunjukkan berkurangnya seluruh pembangunan fisik. Namun, pemerintah perlu menjelaskan proyek mana yang diprioritaskan, kegiatan yang mengalami penyesuaian, dan konsekuensinya terhadap target pembangunan.
Di tengah keterbatasan fiskal, konsistensi antara janji pembangunan dan kebijakan anggaran menjadi ujian nyata kepemimpinan Rusli–Serfi.
Bantuan Rp10 Juta, ADD 15 Persen dan Internet Desa Perlu Dibuktikan.
Dari delapan program Bangkep Berkah, sedikitnya tiga komitmen memiliki target yang dapat diuji secara langsung.
Pertama, bantuan usaha Rp10 juta per keluarga. Pemerintah perlu membuka jumlah keluarga yang memenuhi persyaratan, penerima yang telah memperoleh bantuan, serta total anggaran yang direalisasikan.
Kedua, peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) dari 10 menjadi 15 persen melalui Berkah Desa Membangun. Realisasinya perlu dibuktikan lewat dokumen penganggaran dan besaran dana yang benar-benar ditransfer kepada pemerintah desa.
Ketiga, program Berkah Berdering yang menjanjikan internet gratis di seluruh desa melalui konsep smart village.
Ukuran keberhasilannya bukan sekadar pemasangan perangkat, tetapi berapa desa telah memiliki jaringan aktif dan apakah layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan.
Penelusuran publikasi daring hingga 23 Oktober 2026 belum memperoleh data realisasi kumulatif yang dapat memverifikasi capaian menyeluruh ketiga program tersebut.
Hal ini tidak berarti program belum dilaksanakan. Namun, tanpa keterbukaan data penerima, lokasi, dan anggaran, tingkat keberhasilannya belum dapat dinilai secara objektif.
Raih WTP, Tetapi Masih Ada 13 Rekomendasi BPK.
Di bidang pengelolaan keuangan, pemerintahan Rusli–Serfi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Namun, opini tersebut bukan berarti seluruh persoalan pengelolaan keuangan telah selesai.
Dalam rapat tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada 4 Juni 2026, Inspektorat Banggai Kepulauan mengungkap masih terdapat 13 rekomendasi yang memerlukan perhatian serius.
Catatan pemeriksaan mencakup kelebihan pembayaran tunjangan pegawai, ketidaksesuaian sejumlah belanja barang dan jasa, persoalan perjalanan dinas, honorarium, pengelolaan aset, hingga kelebihan pembayaran pekerjaan infrastruktur.
Bupati Rusli ketika itu menargetkan penyelesaian minimal 80 persen dalam waktu 60 hari.
Hingga penelusuran ini dilakukan, perkembangan penyelesaian seluruh rekomendasi tersebut belum berhasil diverifikasi melalui laporan terbaru yang terbuka.
Catatan lainnya, Indeks Reformasi Birokrasi Banggai Kepulauan masih berada pada kategori C, sebagaimana disampaikan Wakil Bupati Serfi Kambey dalam evaluasi Juni 2026.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan memperoleh opini WTP masih harus diikuti penguatan pengawasan, disiplin anggaran, dan perbaikan pelayanan publik.
HUT ke-27, Momentum Membuka Rapor Pemerintahan.
Menjelang peringatan 27 tahun Banggai Kepulauan, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk menjadikan hari jadi sebagai momentum evaluasi pembangunan, bukan sekadar perayaan tahunan.
Terlebih, dalam rapat persiapan HUT pada 22 September 2026, Bupati Rusli sendiri menegaskan bahwa perayaan hari jadi daerah harus memiliki manfaat dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintahannya.
Di tengah tuntutan pembangunan dan keterbatasan anggaran, masyarakat membutuhkan keterbukaan mengenai capaian delapan program Bangkep Berkah, termasuk program yang telah berjalan, masih berproses, maupun belum mencapai target.
DPRD Banggai Kepulauan juga dituntut menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, terutama dalam memastikan kesesuaian antara prioritas anggaran, janji kepala daerah, dan kebutuhan masyarakat.
Sebab, memasuki usia ke-27 tahun, tantangan Banggai Kepulauan bukan hanya mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan hasil pembangunan menjangkau masyarakat hingga pelosok kepulauan.
Penurunan kemiskinan merupakan kemajuan yang patut diakui. Namun, realisasi delapan program unggulan tetap membutuhkan pembuktian melalui angka, anggaran, dan manfaat yang terukur.
Menjelang dua tahun kepemimpinan Rusli–Serfi, HUT ke-27 Banggai Kepulauan menjadi momentum yang tepat untuk membuka rapor pemerintahan kepada publik.
Sebab, rakyat tidak hanya membutuhkan janji Bangkep Berkah, tetapi bukti bahwa keberkahan pembangunan benar-benar sampai kepada mereka.
**|Red|
