JAKARTA, klikbanggai.com — Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mulai menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 dengan metode sidang panel.
Berdasarkan jadwal dari MK, sidang perselisihan hasil Pilkada 2024 dimulai pada ini Rabu (08/01/2025). Pada hari pertama, dijadwalkan ada 47 perkara yang mulai disidangkan. Adapun jumlah perkara yang diregistrasi mencapai 309 perkara.
Khusus untuk perselisihan hasil pemilihan umum bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, sesuai jadwal, akan disidangkan pada Senin, 13 Januari 2025, pukul 08.00 WIB, di gedung MKRI 1 Lantai 4.
Sidang dengan nomor perkara 109/PHPU.BUP/XXIII/2025 ini akan dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan oleh hakim Panel III dari MK.
“Pagi ini, kami akan menggelar sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan permohonan pemohon,” kata Wakil Ketua MK Saldi Isra selaku ketua panel dua di Gedung II MK, Jakarta, Rabu (08/01/2025).
MK membagi penanganan perkara Pilkada 2024 dalam tiga panel. Adapun setiap panel terdiri atas tiga hakim konstitusi. Komposisi panel sama dengan panel-panel yang menangani perkara perselisihan hasil pemilu legislatif 2024.
Panel I akan dipimpin Ketua MK Suhartoyo dengan anggota Hakim Konstitusi, Guntur Hamzah dan Daniel Yusmic P Foekh. Sementara panel II akan dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan hakim anggota, Arsul Sani dan Ridwan Mansyur. Sementara panel III akan diketuai Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan anggota, Enny Nurbaningsih dan Anwar Usman.
Juru bicara MK, Enny Nurbaningsih, saat dikonfirmasi pada Senin (6/1/2025) mengatakan, hakim MK kini sedang melakukan pendalaman persiapan gelar perkara dan sidang sengketa pilkada. Gelar perkara sudah dilakukan sejak Minggu kemarin. Ketiga panel juga sudah dibagi dalam beberapa perkara masing-masing.
**eMDe
