SALAKAN, klikbanggai.com – Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Banggai Kepulauan terus bergulir. Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai Laut kini mengintensifkan penyidikan dengan menjadwalkan pemeriksaan 24 saksi secara marathon selama sepekan, sebagai upaya mengungkap secara terang dugaan penyimpangan penggunaan anggaran tahun 2023 hingga 2025.
Berdasarkan surat panggilan saksi yang diperoleh klikbanggai.com, pemeriksaan dilakukan secara bertahap mulai Senin hingga Jumat pada pekan ini. Para saksi yang dipanggil merupakan pemanggilan lanjutan dalam tahap penyidikan, terdiri atas pihak perusahaan penyedia barang dan jasa serta sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
Jadwal tersebut menunjukkan penyidik tengah menggenjot proses pembuktian dengan memeriksa para pihak yang diduga mengetahui secara langsung proses pengadaan barang dan jasa yang kini menjadi objek penyidikan.
Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut, Adnan Hamzah, SH., MH., melalui Kasi Intelijen Doni Andrian Hasibuan, SH., menegaskan bahwa pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat konstruksi perkara yang tengah disidik.
“Saksi diperiksa dalam rangka pengumpulan data dan bukti lebih lanjut terkait dugaan kasus korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2025,” ujar Doni Andrian Hasibuan kepada klikbanggai.com, Senin (20/07/2026).
Masuknya perkara ke tahap penyidikan menjadi sinyal bahwa penyidik telah memiliki dasar hukum yang cukup untuk mengusut lebih dalam dugaan penyimpangan yang terjadi. Pada tahap ini, penyidik berwenang mengumpulkan alat bukti, mendalami peran masing-masing pihak, serta menelusuri seluruh rangkaian kegiatan pengadaan guna mengungkap ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Pemeriksaan terhadap puluhan saksi diperkirakan baru menjadi awal dari rangkaian penyidikan. Tidak menutup kemungkinan penyidik akan kembali memanggil saksi-saksi lain apabila keterangannya dibutuhkan untuk memperkuat konstruksi perkara maupun mengungkap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
Hingga berita ini diterbitkan, Kejari Balut belum mengungkap nilai potensi kerugian negara maupun pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, penyidikan dipastikan masih terus berjalan dan berkembang seiring pendalaman terhadap dokumen, keterangan saksi, serta alat bukti lainnya.
Perkembangan perkara ini menjadi perhatian publik, mengingat dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran pada sektor pendidikan yang semestinya diperuntukkan bagi peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Seluruh mata kini tertuju pada langkah Kejari Balut dalam mengungkap secara terang perkara yang telah resmi memasuki tahap penyidikan tersebut.
** |Red|
