SALAKAN – Polemik yang terjadi di Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan dan Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan antara Kepala Desa (Kades) dan aparat desanya menjadi sorotan banyak pihak. Apalagi setelah Komisi I DPRD Banggai Kepulauan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik tersebut.
Beberapa pemerhati sosial di grup WhatsApp (WA) Bangkep Sadar Hukum (BSH) yang terpantau oleh klikbanggai.com, Kamis (24/10/2024), bahkan mengingatkan pihak Komisi I DPRD Bangkep untuk hati-hati dalam menyikapi polemik itu.
“Kades Kalumbatan cuma persoalan pribadi, so bawa-bawa ke urusan desa,” ujar Adnan Dg Pattapa.
Komentar tersebut ditimpali langsung oleh warga Desa Kalumbatan yang tergabung dalam Grup BSH yang mendukung komentar Adnan.
“Sepakat dengan pendapat ini. Saya sebagai salah satu anggota masyarakat Desa Kalumbatan turut prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini. Menolak dikritik,” ujar HERMAWAN.
Admin Grup BSH Muhammad Saleh Gasing, SH., MH., juga turut serta menimpali dengan meminta ditertibkan agar ada kepastian.
“Apa yang terjadi di Kambani dan Kalumbatan ini patut ditertibkan dan menjadi contoh bahwa gunakan kewenangan sesuai regulasi,” tegas Saleh.
Muhammad Saleh Gasing yang berprofesi sebagai pengacara juga melalui chat pribadi kepada klikbanggai.com, mengingatkan kepada Komisi I DPRD Bangkep untuk hati-hati dalam menyikapi persoalan Kades Kambani dan Kades Kalumbatan.
“Semoga Komisi 1 yang baru, paham substansi masalahnya sejak awal sampe sekarang, dan paham regulasinya secara keseluruhan. Jangan sampai blunder,” tegas Saleh.
**emde
