JAKARTA, klikbanggai.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto “batal” melantik pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Banggai Amuirudi Tamoreka dan Furqanuddin Masulili dan Kabupaten Banggai Kepulauan Rusli Moidady dan Serfi Kambey, pada tanggal 6 Februari 2025 nanti.
Batalnya pelantikan 2 (dua) pasangan bupati dan wakil bupati terpilih ini diikuti oleh 7 (tujuh) pasangan bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, diantaranya Kabupaten Poso Verna Inkiriwang dan Soeharto Kandar, Kabupaten Parigi Moutong Erwin Burase dan Abdul Sahid, Kabupaten Moworali Ikhsan Rauf dan Iriane Iliyas, Kabupaten Morowali Delis Julkarson Hehi dan Djira K, Kabupaten Buol Risharyudi Triwibowo dan Nasir Daimaroto, Kabupaten Donggala Vera Elena Laruni dan Taufik M. Burhan, dan Kabupaten Sigi Rizal Intjenae dan Samuel Yansen Pongi.
DPR RI dan pemerintah telah menyepakati jadwal pelantikan bagi kepala daerah yang ada sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK). Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja di ruang Komisi II DPR RI, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan Jakarta, Rabu (22/01/2025). Poin itu tercantum dalam Kesimpulan rapat Bersama Mendagri Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Khusus untuk wilayah Sulawesi Tengah, dari 12 (dua belas) kabupaten hanya 3 (tiga) pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih yang akan dilantik pada bulan Februari 2025, sedangkan 9 (Sembilan) pasangan calon lainnya di tunda pelantikannya karena masih bersengketa di MK dan pelantikannya sampai keluar putusan dari Mahmakah Kontitusi.
Tiga pasangan calon kepala daerah yang akan dilantik langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada bulan Februari 2025 yaitu, bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Toli-toli Amran Hi Yahya dan Besar Bantilan, Kabupaten Tojo Una-una Ilham SH dan Surya S.Sos., Kabupaten Banggai Laut Sofyan Kaepa dan Ablid Hi Ilyas.
Ketiga calon kepala daerah yang akan dilantik terserbut merupakan kepala daerah yang tidak ada sengketa atau gugatan di MK, maka secara aturan harus dilantik pada tanggal 6 Februari 2025.
**eMDe
