BANGKEP, klikbanggai.com – Kasus pemalsuan dokumen dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan yang terungkap sejak Januari 2023 semakin memicu kemarahan publik. Satu tahun lebih berlalu, namun tidak ada kejelasan signifikan terkait penanganan perkara ini. Meskipun penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bangkep telah menetapkan tersangka, kasus ini tetap menggantung tanpa ada perkembangan yang berarti.
Pemalsuan dokumen PPPK yang melibatkan surat perjanjian kontrak kerja dan surat keterangan pengalaman kerja yang dibuat berlaku surut, jelas menunjukkan adanya pelanggaran yang serius dalam administrasi dan seleksi PPPK. Sejak awal kasus ini terungkap, masyarakat Bangkep telah menantikan langkah tegas dari aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin bertanya-tanya: Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar?
“Kesalahan dan dokumen palsu sudah jelas, tersangka sudah ditetapkan, tetapi sampai sekarang tidak ada tindakan nyata dari penegak hukum. Kasus ini tidak boleh dipandang sebelah mata! Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan dan penegakan hukum yang adil,” ujar Muhammad Saleh Gasin, Jumat (02/05/2025) kepada klikbanggai.com.
Menurut Muhammad Saleh Gasin, seluruh substansi permasalahan dalam kasus ini sudah sangat jelas. Dokumen yang digunakan untuk memanipulasi proses seleksi PPPK sudah ada di tangan penyidik, dan bukti-bukti yang mengarah pada tindak pidana pemalsuan surat sudah lengkap. Meski begitu, sampai sekarang penuntasan kasus tersebut terkesan berjalan lambat dan tidak serius.
“Apa yang ditunggu lagi? Bukti-bukti sudah di depan mata! Kenapa kasus ini malah terkesan sengaja ditunda-tunda?” ujar Muhammad Saleh Gasin.
Tak hanya Saleh, masyarakat juga mulai melontarkan kecurigaan tentang adanya “permainan” di balik kelambanan ini. Apakah ada pihak-pihak tertentu yang dilindungi? Atau apakah ini hanya sebuah upaya untuk menutupi skandal besar? Sebuah pertanyaan yang semakin liar berkembang di kalangan masyarakat yang merasa dikhianati oleh sistem penegakan hukum.
Muhammad Saleh Gasin menegaskan bahwa penegak hukum harus segera bergerak untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini.
“Jangan hanya tangkap kepala-kepala kecil dan biarkan mereka yang berada di atas bebas begitu saja. Kasus ini sudah terlalu lama digantung, dan masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum di Bangkep,” ujarnya dengan nada tinggi.
Seiring dengan berlarut-larutnya penyidikan, wacana yang semakin berkembang adalah kemungkinan adanya permainan politik atau ketidakmampuan dalam menjalankan prosedur hukum yang benar. Beberapa pihak bahkan mencurigai bahwa penanganan yang lambat ini adalah akibat dari kepentingan politik tertentu yang coba menghalangi proses hukum yang seharusnya berjalan cepat dan transparan.
Bagi masyarakat Bangkep, keadilan yang sempat mereka harapkan kini berubah menjadi kekecewaan. Mereka mendesak agar pihak berwenang segera memberikan jawaban yang memadai atas ketidakjelasan yang ada dan memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam skandal pemalsuan ini dihukum seberat-beratnya.
“Jangan biarkan kepercayaan publik terus terkikis! Kasus ini harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak yang ingin mempermainkan hukum dan integritas publik,” tegas Muhammad Saleh Gasin.
Waktu terus berjalan, namun kejelasan yang dinanti-nantikan oleh masyarakat justru semakin menjauh. Semua pihak menanti langkah tegas dari Polres Bangkep dan Kejaksaan Negeri Banggai Laut untuk mengungkap semua aktor yang terlibat dalam skandal ini. Jika tidak, maka kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan semakin memudar, dan kasus ini hanya akan menjadi preseden buruk bagi sistem peradilan di Indonesia.
**Redaksi
