BANGGAI KEPULAUAN, klikbanggai.com –- Sejumlah saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan kegiatan.
Kepada redaksi klikbanggai.com, beberapa saksi yang mengaku telah diperiksa oleh penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Banggai Laut menyebut penyusunan dokumen perencanaan DAU SG tidak dilakukan sesuai mekanisme maupun ketentuan yang berlaku.
Menurut mereka, proses penyusunan dokumen justru dilakukan secara terbatas di ruang Kepala Dinas saat itu dengan melibatkan seorang oknum konsultan serta admin/operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Penyusunan perencanaan langsung di ruangnya Kadis bersama oknum konsultan dan admin/operator SIPD. Tidak melibatkan Kasubag Perencanaan maupun bidang-bidang dimana usulan program kegiatan itu,” ujar sejumlah saksi kepada klikbanggai.com, Senin (29/06/2026).
Keterangan tersebut, menurut para saksi, juga telah mereka sampaikan secara resmi kepada penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Dugaan Pengaturan Harga.
Tak hanya mempersoalkan mekanisme penyusunan dokumen, sejumlah sumber yang ditemui klikbanggai.com juga mengungkap dugaan adanya pengaturan harga dalam dokumen perencanaan DAU SG Tahun Anggaran 2023.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa sumber yang mengetahui proses tersebut, penyusunan harga diduga melibatkan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berinisial IN, seorang oknum Konsultan berinisial M alias U, serta P alias Pur yang saat itu bertugas sebagai admin/operator SIPD pada Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banggai Kepulauan periode 2023–2025.
Sumber menyebutkan terdapat perbedaan harga yang cukup mencolok terhadap barang yang sama pada dua dokumen perencanaan di tahun anggaran yang sama.
Menurut mereka, dalam dokumen DAU Murni tahun 2023 harga satu item barang tercantum sekitar Rp700 ribu, sementara pada dokumen DAU SG tahun 2023 harga barang yang sama disebut mencapai Rp1 juta.
“Itu yang susun dokumen perencanaan dan harga mereka sendiri. Untuk pelaksana maupun penyedia barang dalam kegiatan itu juga masih kerabat dekat mereka sendiri,” tegas salah seorang saksi.
Klaim Seluruh Keterangan Sudah Masuk BAP.
Saat ditanya apakah seluruh informasi yang disampaikan kepada klikbanggai.com juga telah diberikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Banggai Laut, para narasumber mengaku seluruhnya telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
“Apa yang kami sampaikan ini semuanya sudah tertuang dalam kesaksian kami di penyidik kejaksaan. Tidak ada yang disembunyikan apalagi diatur. Kami menyampaikan apa adanya ke pihak kejaksaan,” kata mereka.
Pernyataan para saksi tersebut menambah rangkaian informasi yang kini tengah didalami penyidik dalam mengusut dugaan korupsi pengelolaan DAU SG di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
Kejari: Penyidikan Masih Fokus Mengumpulkan Bukti.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut, Adnan Hamzah, SH., MH., melalui Kepala Seksi Intelijen, Doni Andrian Hasibuan, SH., belum memberikan tanggapan terkait substansi keterangan para saksi tersebut.
Ia menegaskan proses penyidikan masih berlangsung dan penyidik masih fokus mengumpulkan alat bukti serta memeriksa saksi-saksi.
“Sejauh ini masih proses penyidikan pengumpulan data dan bukti, Pak. Saksi-saksi tetap akan dilakukan pemanggilan sebagai bagian dari proses penyidikan,” ujar Doni saat dikonfirmasi klikbanggai.com.
Hingga berita ini diterbitkan, proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan DAU SG di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan masih terus berjalan.
Penyidik Kejaksaan Negeri Banggai Laut belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut, sementara pemeriksaan terhadap sejumlah saksi masih terus dilakukan guna mengungkap secara utuh konstruksi perkara.
**|Red|
