SALAKAN, klikbanggai.com — Setiap tahun, menjelang pergantian tahun, sebuah masalah lama kembali menghantui para pegawai, khususnya guru-guru di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Banggai Kepulauan. Sebuah persoalan administratif yang sudah menjadi rutinitas, namun dampaknya begitu besar dan menyentuh hati.
Gaji, yang seharusnya menjadi hak yang diterima tepat waktu, selalu tertunda akibat masalah yang tampaknya sederhana yakni pengisian data NIK dan NPWP. Meskipun DPA Dikbud Bangkep telah rampung sebagai syarat pelaksanaan program TA 2025, dan aturan perpajakan mewajibkan seluruh pegawai segera memasukkan data, kenyataannya, keterlambatan ini menyebabkan penderitaan bagi mereka yang sudah bekerja keras untuk mencerdaskan anak bangsa.
Bagi banyak pegawai, khususnya para guru, gaji adalah satu-satunya sumber penghidupan. Ketika gaji tidak kunjung dibayar berbulan-bulan, bukan hanya mereka yang merasakannya, tetapi juga keluarga mereka, anak-anak mereka yang harus menanggung dampak langsung. “Kami harus menahan lapar, anak-anak kami juga, dan pendidikan mereka bisa terhenti jika ini terus berlanjut,” kata seorang guru yang mulai kehabisan kata-kata untuk menjelaskan bagaimana beratnya beban yang mereka tanggung.
Pihak Dikbud Bangkep sudah mengingatkan, bahkan mendesak Kepala Satuan Pendidikan untuk segera mengumpulkan data, namun kenyataannya, keterlambatan satu data saja dapat menghambat seluruh proses penggajian. Akibatnya, ribuan pegawai yang sudah mengabdi dengan penuh dedikasi harus merasakan ketidakpastian yang menguras emosi. Bayangkan saja, bagaimana seorang guru bisa fokus mengajar ketika pikirannya dipenuhi kecemasan tentang masa depan keluarganya.
Ironisnya, masalah ini sudah berulang setiap tahun, seperti sebuah tradisi yang tak pernah selesai. Setiap tahun, mereka kembali diminta untuk mengisi data yang sama, dengan dampak yang sama pula. “Kami hanya ingin makan dengan tenang, memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak, tetapi kami juga harus menghadapi kenyataan bahwa gaji kami tak kunjung diterima,” ungkap seorang guru lainnya, dengan penuh harap.
Perlahan, persoalan ini semakin menumpuk. Tak hanya soal gaji yang tertunda, tapi juga harapan yang kandas di tengah jalan. Jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin pendidikan anak-anak mereka akan terganggu, impian-impian kecil yang dimiliki keluarga akan terhambat, hanya karena masalah administratif yang seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat.
Oleh karena itu, pihak Dikbud Bangkep dan semua pihak terkait diminta untuk melihat masalah ini dari sisi kemanusiaan. Para pegawai, terutama guru, berhak mendapatkan hak mereka tepat waktu. Mereka bukan hanya mengajar di kelas, tetapi juga menghidupi keluarga mereka dengan penuh harapan. Setiap detik yang terbuang karena ketidakpastian penggajian adalah detik yang penuh dengan beban yang tak seharusnya mereka pikul.
Sudah saatnya untuk memberi perhatian lebih, agar masalah ini tidak lagi terulang di tahun-tahun berikutnya. Para pahlawan pendidikan ini layak mendapat lebih dari sekadar pengakuan—mereka layak mendapatkan ketenangan dalam hidup mereka, tanpa harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan hak mereka. Karena gaji yang tertunda bukan hanya soal uang, tapi soal masa depan mereka dan keluarga yang mereka cintai.
**adminBSH/MSG
