OPINI, klikbanggai.com — Islam sebagai ajaran memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi doktrinal yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits, serta dimensi historis yang mencakup perjalanan peradaban manusia dalam memahami Islam. Dari kedua dimensi tersebut, pemahaman terhadap Islam berkembang menjadi dua pendekatan utama: tekstual dan kontekstual.
Pendekatan tekstual menekankan bahwa Islam merupakan seperangkat norma yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk akidah, akhlak, dan muamalah. Di sisi lain, pendekatan kontekstual memandang ajaran Islam dalam konteks dinamika sejarah, politik, ekonomi, dan sosial, sehingga pemahamannya lebih adaptif terhadap perubahan zaman.
Di Indonesia, pemahaman Islam dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar. Pertama, kelompok formalistik yang berupaya mewujudkan Islam dalam institusi politik dan menerapkan hukum Islam secara resmi. Kedua, kelompok substansialistik yang menekankan nilai-nilai Islam tanpa harus diinstitusionalisasikan dalam pemerintahan. Ketiga, kelompok fundamentalis yang cenderung eksklusif dalam memahami Islam dan sering kali menolak pluralitas serta modernitas.
Salah satu contoh nyata dari perbedaan pemahaman ini adalah penerapan syariat Islam di Aceh. Sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat dalam kebijakan daerahnya, Aceh menjadi studi kasus mengenai implementasi pendekatan formalistik dalam sistem pemerintahan. Namun, penerapan hukum syariat di Aceh juga mendapatkan kritik dari kelompok substansialistik yang berpendapat bahwa aturan tersebut kurang memperhatikan keberagaman sosial dan hak asasi manusia.
Untuk mengatasi perbedaan pemahaman ini, diperlukan kebijakan yang dapat mengakomodasi berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa keberagaman pemahaman Islam tidak menjadi sumber konflik.
REKOMENDASI KEBIJAKAN
Dialog Inklusif dan Moderasi Beragama
Pemerintah perlu mengadakan dialog antara berbagai kelompok Islam untuk menciptakan kesepahaman dan mencegah terjadinya konflik ideologis. Pendidikan Islam di lembaga pendidikan harus menekankan pentingnya moderasi beragama agar pemahaman yang berkembang tidak bersifat eksklusif atau ekstrem.
Regulasi yang Seimbang
Kebijakan negara harus mencerminkan keseimbangan antara berbagai kelompok pemahaman Islam. Regulasi yang terlalu berpihak pada satu kelompok dapat memperburuk perpecahan dan menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat.
Pemberdayaan Ekonomi yang Inklusif
Radikalisme sering kali muncul di masyarakat yang mengalami ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong kebijakan ekonomi yang adil dan merata agar masyarakat lebih fokus pada pembangunan sosial ketimbang konflik ideologis.
Pengawasan dan Deradikalisasi
Pemerintah harus bertindak tegas terhadap kelompok yang menyebarkan intoleransi, sambil menyediakan program deradikalisasi bagi individu yang rentan terhadap pemahaman ekstrem.
Dengan kebijakan yang inklusif dan strategis, diharapkan Islam dapat terus menjadi pedoman bagi umat Muslim Indonesia tanpa menimbulkan perpecahan sosial. Harmoni dalam keberagaman pemahaman Islam dapat menjadi dasar bagi masyarakat yang lebih damai, toleran, dan sejahtera.
** penulis: Mukriman Y. Latta
